KLIKLABUANBAJO.ID | Salah satu anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Ali Sehidun, mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar untuk menginformasikan ke pihak terkait, terutama UMKM dan pegiat pariwisata tentang pengelolaan Puncak Waringin Labuan Bajo.
Disampaikannya, pengelolaan Puncak Waringin harus memberi dampak positif bagi perekonomian warga, salah satunya melalui keterlibatan UMKM untuk memasarkan produknya di tempat itu.
Baca Juga: Ada Sarabba Minuman Nikmat yang Disajikan di Komodo Coffee Labuan Bajo
"Menurut penjelasan pemerintah, Puncak Waringin akan segera dibuka mulai 1 Agustus. Kita sama-sama menanti kabar gembira ini. Sehingga lokasi tersebut bisa dimanfaat sebagai mana mestinya," kata Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Mabar ini.
Ditambahkannya, informasi perlu disampaikan ke stakeholder, terutama dalam kaitannya untuk menarik minat wisatawan agar berkunjung ke tempat itu.
Baca Juga: Sudah Rp18,9 Triliun Dana untuk Membangun Ekosistem Pariwisata di Destinasi Prioritas
"Diharapkan agar pemerintah mengundang stakeholders, UMKM, asosiasi yang bergelut di pariwisata dan asosiasi lainnya. Hal ini penting dilakukan agar khalayak, terutama tamu-tamu atau wisatawan mengetahui produk apa saja yang nantinya jual di sana, misalnya souvenir sehingga wisatawan yang ingin membeli souvenir akan berkunjung ke Puncak Waringin," kata Ali.
Seperti diberitakan sebelumnya, Puncak Waringin merupakan salah satu proyek dalam kegiatan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Labuan Bajo.
Proyek yang dikerjakan tahun 2020 lalu itu selesai sekitar akhir 2021, lalu penyerahan dari pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) pada 7 Desember 2022.
Hingga Juli 2023 ini, kawasan itu terkesan mubazir, masih tarik ulur pengelolaannya. Padahal lokasi itu sudah tampil dengan wajah baru yang lebih apik, sudah dibangun dengan beberapa fasilitas termasuk bangunan berbentuk rumah adat Manggarai di puncaknya.
Baca Juga: Persiapan Pemberlakuan Kebijakan Golden Visa Terus Dilakukan Pemerintah
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mabar Salvador Pinto, menyampaikan beberapa alasan terkait hal itu.
"Puncak Waringin dikerjakan tahun 2020 dan selesai tahun 2021 akhir. Penyerahan 7 Desember 2022, sudah hibah ke Pemkab Mabar. Selama ini belum ada pengelolanya karena mulai Januari sampai Mei 2023 ada persiapan KTT, Puncak Waringin saat itu menjadi tempat pertemuan para ibu-ibu negara anggota ASEAN," kata Pinto saat dikonfirmasi, Kamis (27/7/2023).
Baca Juga: Ini Potensi Investasi Sektor Pariwisata Indonesia yang Diminati Investor Malaysia