Salah satu hal yang diangkat oleh pelaku pariwisata dalam diskusi dengan topik tiket masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) yang berlangsung di Prundi Labuan Bajo adalah harga tiket ke Loh Liang Pulau Komodo yang mencapai Rp300.000 per 5 orang pengunjung.
KLIKLABUANBAJO.ID | Dalam diskusi yang berlangsung Selasa (5/3/2024) sore itu, salah satu pelaku pariwisata dari ASITA Getrudis Naus, menyoroti adanya tulisan di Loh Liang Pulau Komodo dalam kawasan TNK tentang harga Rp300.000, untuk lima orang pengunjung.
Harga ini kata dia menimbulkan protes karena tanpa ada sosialisasi sebelumnya dan terkesan tak sesuai ketentuan yang sudah ada.
"Ada leter bertuliskan biaya masuk Rp300.000 per lima orang. Tidak bagus kalau kita ribut di depan tamu gara-gara hal ini," kata Getrudis.
Baca Juga: Ibu yang Lehernya Terkena Peluru di Labuan Bajo Sudah Operasi di Denpasar
Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) kata dia perlu secepatnya berkoordinasi dengan PT Flobamor untuk membahas persoalan ini.
Kepala BTNK Hendrikus yang hadir dalam diskusi saat itu mengaku kaget dengan informasi tersebut. Namun dia juga menyampaikan bahwa harus dibedakan antara harga tiket dengan harga jasa pemandu.
"Kesepakatan yang kita bangun Rp200.000 ke Loh Liang per group," kata Hendrikus.
Baca Juga: Partai Bulan Bintang Manggarai Barat NTT Pertahankan Kursi di DPRD, Ini yang Disampaikan Ketua DPC
Jumlah pengunjung dalam satu group kata dia maksimal lima orang.
Selain perlunya membedakan antara harga tiket dengan jasa pemandu, dia juga menjelaskan tentang nomenklatur naturalisasi guide dengan ranger.
Naturalisasi guide kata dia merupakan para pemandu sedangkan ranger adalah polisi kehutanan yang merupakan pegawai BTNK.
Baca Juga: Puluhan Babi Mati di Terang Boleng Manggarai Barat NTT, Diduga Akibat ASF
Hendrikus juga berharap agar dalam melihat berbagai hal dalam kawasan TNK jangan menggunakan perspektif personal tetapi perspektif yang dibangun harus didasari pada berbagai hal yang ada di dalam kawasan TNK termasuk segala hiruk pikuk di dalamnya.
Peserta diskusi lainnya dari ASITA Ali Sehidun yang juga seorang politisi dan anggota DPRD Manggarai Barat dari PBB, mengingatkan bahwa semua kebijakan yang diterapkan tanpa sosialisasi akan menimbulkan reaksi.