Pemkab Mabar Lelang Puncak Pramuka ke Pihak Ketiga, Anggota DPRD Ingatkan Status Kepemilikan Tanah

KLIKLABUANBAJO.ID | Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) akan segera melakukan pelelangan lahan di Puncak Bukit Pramuka Labuan Bajo kepada pihak ketiga untuk kerja sama pemanfaatan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mabar Salvador Pinto menjelaskan bahwa kerja sama pemanfaatan itu dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga: Dari 8 Ribu UMKM di Mabar Pemkab Fokus Ultra Mikro, Anggota DPRD Beri Catatan Kritis

Disampaikannya, saat ini pihaknya sedang menunggu hasil penilaian dari penilai publik sebagai salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam mekanisme pelelangan tersebut.

"Puncak Pramuka dalam waktu dekat akan dilelang ke pihak ketiga untuk kerja sama pemanfaatan dalam rangka peningkatan PAD. Saat ini kami sedang menunggu hasil penilaian yang sementara dilakukan oleh penilai publik" kata Pinto, Rabu (2/8/2023) pagi.

Baca Juga: Balai Latihan Kerja Manggarai Barat Semakin Diminati, Berikut ini Beberapa Jurusan yang Disiapkan

Dia menjelaskan, pihak ketiga yang berminat akan mengajukan proposalnya berkaitan dengan pelelangan itu untuk mengelola lahan kosong milik Pemkab Mabar di Puncak Bukit Pramuka.

"Mereka bisa bangun vila atau mungkin hotel," kata Pinto.

Luas lahan milik Pemkab Mabar itu kata dia 140.100 meter persegi.

Baca Juga: Barista Jurusan Paling Diminati Peserta Pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja Pemkab Mabar

Tentang hal itu, salah satu anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Ali Sehidun yang juga Ketua DPC PBB Mabar, mengingatkan pemerintah tentang status kepemilikan tanah di Puncak Pramuka itu.

"Terkait rencana pelelangan Puncak Pramuka, tentu saya sangat berharap agar pemerintah tidak gegabah dan harus diperhatikan betul terkait kepemilikan tanah yang ada di sekitar Puncak Pramuka. Jangan sampai ada pihak-pihak yang sudah mengklaim kepemilikan tanah tersebut," kata Ali.

Baca Juga: 4 Hal ini Perlu Dihindari Turis Saat Berwisata ke Air Terjun Cunca Wulang

Perhatian terhadap status kepemilikan tanah itu kata dia penting dilakukan.

"Karena di daerah ini sering kita temukan kepemilikan ganda suatu obyek tanah.
Juga harapanya adalah pemerintah harus transparan atas proses pelelangan serta nilai sewa tanah tersebut sehingga masyarakat ikut memantau dan mengkawal proses dari mulai rencana pelelangan sampai pada siapa pihak yang berminat untuk mengelola tanah tersebut," kata Ali.