Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi pentahelix.
KLIKLABUANBAJO.ID | Kolaborasi itu melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media untuk mewujudkan penataan ruang yang lebih efektif, berkelanjutan, dan inklusif.
Dia menyampaikan itu saat kegiatan forum koordinasi pembangunan wilayah berbasis penataan ruang Bali–Nusa Tenggara yang berlangsung di Labuan Bajo, Selasa (21/10/2025).
Forum tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Perkumpulan Pelaku Kebijakan dan Manajemen Tata Ruang Indonesia (SPASI).
Baca Juga: Juliani Lujud Bataona Menambah Daftar Prestasi Mabar ke Kancah Nasional
Forum ini menjadi bagian penting dalam memperkuat keterpaduan antara kebijakan pembangunan pusat dan daerah, dengan fokus pada sinkronisasi RPJMN 2025–2029 dan RPJMD.
Forum ini merupakan bagian dari rangkaian forum koordinasi lintas wilayah, yang sebelumnya diadakan untuk Pulau Sulawesi di Palu, 10 Juli 2025. Penyelenggaraan rangkaian forum ini menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengedepankan penataan ruang yang baik dan terukur.
Baca Juga: Dekranasda Mabar Bantu Benang Sutera untuk Tiga Kelompok Tenun di Lemsel
Dihadiri oleh sejumlah Kepala Daerah di wilayah Bali - Nusa Tanggara, kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah koordinasi lintas sektor, tetapi juga merupakan bagian dari persiapan menuju International Conference on Spatial Planning and Infrastructure for Sustainable Development (Spatial Infra Conference) 2026 yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Perkumpulan Pelaku Kebijakan dan Manajemen Tata Ruang Indonesia (ISPASI).
Konferensi internasional tersebut akan mempertemukan pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil untuk membahas isu strategis seputar integrasi tata ruang dengan pembangunan infrastruktur, transisi energi, adaptasi iklim, serta pengembangan kawasan berkelanjutan.
Spatial Infra Conference 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat kebijakan, kolaborasi, dan investasi yang mendukung pembangunan hijau serta pencapaian target pembangunan nasional maupun global.
Baca Juga: Festival Tari Skala Internasional di Labuan Bajo, Ruang Pertemuan Budaya Dunia
Suyus Windayana, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengapresiasi komitmen berbagai daerah di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang telah melengkapi serta menyempurnakan dokumen perencanaan tata ruang.
Ia juga mendorong daerah-daerah yang masih dalam proses penyusunan untuk segera menuntaskannya agar sejalan dengan kebijakan penataan ruang nasional.
Baca Juga: Komisi II DPR RI Perkuat Peran Bawaslu dalam Pengawasan Partisipatif
Artikel Terkait
Servatinus Hadirkan Buku Ketiga Berjudul, Apa Kabar Labuan Bajo?
Ruas Jalan Nasional di Labuan Bajo Direndam Banjir Sudah Berulang Kali
Tren Pasaran Bambu di Flores Berpeluang Meningkat
Tidak Hanya Jumlah Kunjungan, Kualitas Turis ke Labuan Bajo juga jadi Perhatian
Pembangunan Sudamala Tented Resort Ruteng Mulai Akhir Tahun 2025 di Lahan Keuskupan
Bupati Hery Nabit: Bandara Ruteng Paling Unik di Indonesia
Sarpras di Kawasan Marina Labuan Bajo Minim Perhatian
Provinsi NTT Masih di Bawah Angka Standar Nasional Kepemilikan KTP Warga
Pasokan BBM ke Labuan Bajo Tersendat, Sektor Pariwisata Terkena Dampak
Dunia Usaha Dipersilahkan Menyewa Ruang Komersil di Obyek Wisata Gua Batu Cermin
BUMDes Cunca Wulang Bersatu Launching Penanaman Perdana Bibit Ubi Jalar Ungu
Kerja Sama Pemanfaatan Puncak Pramuka Labuan Bajo, Pemenang Tender Sudah Ada
Suara Penolakan Pembangunan Vila di Padar Mulai Terdengar, Mantan Aktivis HMI: Harus Kaji Ulang
Fosil Kerang Laut di GBC Menempel di Batu Bagian Luar Gua
Bus-Bus Pariwisata Menunggu BBM, Antrean Kendaraan 1 Km di Labuan Bajo
Pembangunan Vila di Padar, Ketua PMBB: itu Bisa Merusak Ekosistem
Dua Desa di Labuan Bajo Layak jadi Kelurahan, Ali Sehidun: Konsekuensinya Aset
KPU Mabar Dapat Masukan Pemekaran Dapil, Bawaslu: Tidak Berpengaruh terhadap Pengawasan
DPRD Mabar dan Pemkab Sepakat Rp300 Juta untuk Balap Sepeda Ambil dari APBD Perubahan
Ada Beach Club di Fase Kedua Pembangunan Mawatu Labuan Bajo
Cincin Berlian dari Miss Juniper Digasak 2 Remaja di Labuan Bajo
Mai Hang Food Festival di Labuan Bajo Digelar 18 Oktober 2025
Di Mabar NTT Penghasilan Anggota DPRD Rp45 Juta per Bulan, UMP Warganya Rp2 Juta
Ada 4 Perda Baru di Mabar Selama Tahun 2025, Ranperda Pembentukan 31 Desa Sedang Dirancang
Bupati Mabar: Transfer Keuangan Daerah Berkurang 20 Persen
Penerimaan dari Opsen Pajak Kendaraan untuk Mabar hingga September Rp5,7 Miliar