Penghasilan anggota DPRD di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi NTT yang diperoleh dari tugasnya sebagai wakil rakyat, setiap bulan Rp45 juta, jajaran pimpinan DPRD mencapai Rp50 juta lebih setiap bulan.
KLIKLABUANBAJO.ID | Pendapatan per bulan dari para wakil rakyat itu berbeda sangat jauh dibandingkan dengan upah setiap bulan dari para pekerja swasta di kabupaten itu, yakni sebesar Rp2.328.969,69.
DPRD Mabar dinilai nyaris tak pernah serius untuk berjuang menaikan gaji para pekerja swasta di kabupaten itu.
"Jarang mendengar ada anggota DPRD Mabar yang secara serius memperjuangkan nasib pekerja swasta di Manggarai Barat, terutama berkaitan dengan upah atau gaji para pekerja," kata salah satu warga Labuan Bajo, Relyn.
Baca Juga: Korban Jiwa di Event Tour de EnTeTe, Penyelesaian Secara Hukum Masih di Kepolisian
Dari data yang dihimpun KLIKLABUANBAJO.ID, gaji para pekerja di Mabar masih bersandar pada Upah Minimum Provinsi (UMP).
Kabupaten Mabar tidak menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Besaran UMP NTT tahun 2025 yaitu Rp2.328.969,69. Angka ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur NTT nomor 430/KEP/HK/2024 tertanggal 11 Desember 2024 dan mulai berlaku per 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025.
Baca Juga: RUA Akunitas Mabar Menyusun Program Kerja Kolaborasi dengan Bank Nobu, Apresiasi dari Ney Asmon
Namun diduga saat ini masih banyak pekerja di Mabar yang digaji dengan upah jauh di bawah UMP.
Di sisi lain, UMP hanya berlaku bagi pekerja baru sedangkan pekerja lama non UMKM mengacu ke struktur skala upah yang dihitung oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
Sedangkan untuk UMKM di Mabar tidak wajib UMP dengan alasan sesuai dengan undang-undang cipta kerja.
Baca Juga: Sapa Bumi untuk Partisipasi Orang Muda di Mabar, Artin Wuriyani: Kami Aktifivasi Ide Kreatif