Turut hadir pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kartika Listriana.
Disampaikannya bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan wilayah laut mencakup dua pertiga dari total luas wilayah, maka sudah sewajarnya Indonesia juga menaruh perhatian khusus pada penataan ruang laut.
“Integrasi penataan ruang laut dan darat sebagai fondasi penting mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, adaptif terhadap dinamika lingkungan dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat," tegasnya.
Baca Juga: Politisi Andreas Hugo Ajak Masyarakat Labuan Bajo Ikut dalam Gerakan Kebajikan Pancasila
Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan tiga kunci penataan ruang dalam penyelarasan pembangunan wilayah, yakni kebutuhan ruang untuk pengembangan kewilayahan dapat dialokasikan, penyederhanaan perizinan KKPR, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berbasis Produktivitas dan Kelestarian
Soft-Launching Spatial Infra Conference 2026 dilakukan oleh Ayodhia G.L. Kalake, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan didampingi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan ISPASI.
Pada peluncuran tersebut, Ayodhia menekankan pentingnya Spatial Infra Conference 2026 sebagai forum yang mengintegrasikan tata ruang dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
“Melalui konferensi internasional tersebut, kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap tata ruang yang inklusif, berbasis data dan teknologi, dan berorientasi keberlanjutan.” ujarnya.
Baca Juga: Menuju Pelayanan Berbasis Digital, Perumdam Wae Mbeliling Rancang Peta GIS
Selain itu, Ayodhia menekankan bahwa tata ruang harus menjadi panglima pembangunan berkelanjutan. Melalui perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang yang terukur dan sesuai aturan maka pemerataan pembangunan kewilayahan dan pertumbuhan ekonomi akan berjalan berkesinambungan dengan perlindungan sosial dan lingkungan.
Sekretaris Jenderal ISPASI menegaskan bahwa Spatial Infra Conference 2026 merupakan langkah nyata dalam memperkuat peran asosiasi profesi sebagai mitra strategis pemerintah.
“Kami ingin menjadikan Spatial Infra Conference 2026 sebagai ajang berbagi pengetahuan, praktik terbaik, dan inovasi teknologi yang dapat mendukung transformasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia maupun kawasan regional,” jelasnya.
Dari sisi industri, Spatial Infra Conference 2026 akan membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk menjalin kerja sama, menghadirkan solusi inovatif, serta mendorong investasi di sektor infrastruktur hijau.
Baca Juga: 1.731 Wisatawan Mancanegara Kunjung GBC Labuan Bajo
Forum ini juga memberikan kesempatan untuk membangun jejaring dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional dalam mengembangkan proyek-proyek berkelanjutan yang berdaya saing global.