Puncak Waringin Labuan Bajo Dikelola Disparekrafbud Manggarai Barat

KLIKLABUANBAJO.ID | Puncak Waringin Labuan Bajo segera dikelola oleh Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan (Disparekrafbud) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).

Saat ini Disparekrafbud Mabar sedang menyiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk penerapan pembayaran non tunai.

Baca Juga: Lelang Puncak Pramuka, Pinto: Maaf Bukan Sertifikat Hak Milik Tetapi Sertifikat Hak Pakai

"Lagi proses PKS dengan Bank BNI untuk penerapan pembayaran non tunai," kata Kepala Disparekrafbud Mabar Pius Baut, Rabu (9/8/2023).

Dijelaskannya, pengelolaan Puncak Waringin akan sama dengan Batu Cermin, antara lain untuk harga karcis masuk bagi wisatawan nusantara sebesar Rp20.000, sedangkan wisatawan mancanegara Rp50.000.

Baca Juga: Pulau Bawean, Sekeping Nirwana di Laut Jawa

Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Salvador Pinto, menjelaskan bahwa Puncak Waringin masuk dalam retribusi obyek wisata.

"Maka yang kelola adalah Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan. Saat ini sedang berkoordinasi. Minggu lalu sudah rapat teknis untuk persiapan operasional, semoga dalam bulan ini teralisasi," kata Pinto.

Baca Juga: Kegiatan Raimuna Nasional Xll Ditargetkan Hadir Lebih Dari 25 Ribu Peserta, Menparekraf Sampaikan Dukungan

Dia membenarkan bahwa Disparekrafbud kini sedang menyiapkan instrumennya.

Sebelumnya diberitakan, salah satu anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Ali Sehidun, mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar untuk menginformasikan ke pihak terkait, terutama UMKM dan pegiat pariwisata tentang pengelolaan Puncak Waringin Labuan Bajo.

Baca Juga: Perlu Menambah Frekuensi Penerbangan ke Sulawesi Utara

Disampaikannya, pengelolaan Puncak Waringin harus memberi dampak positif bagi perekonomian warga, salah satunya melalui keterlibatan UMKM untuk memasarkan produknya di tempat itu.

Baca Juga: Prestasi Baru Musisi Indonesia yang Membanggakan di Kancah Internasional, Menparekraf Beri Apresiasi

"Diharapkan agar pemerintah mengundang stakeholders, UMKM, asosiasi yang bergelut di pariwisata dan asosiasi lainnya. Hal ini penting dilakukan agar khalayak, terutama tamu-tamu atau wisatawan mengetahui produk apa saja yang nantinya jual di sana, misalnya souvenir sehingga wisatawan yang ingin membeli souvenir akan berkunjung ke Puncak Waringin," kata Ali.***