KPU Mabar Dapat Masukan Pemekaran Dapil, Bawaslu: Tidak Berpengaruh terhadap Pengawasan

Baca Juga: Tarian Danding, Persembahan dari Manggarai Timur untuk Karya-Karya SVD

Hal itu karena pengawasan dilakukan berdasarkan wilayah desa dan kecamatan, sedangkan pemekaran dapil bukan berarti pemekaran desa atau kecamatan.

Selain itu, dari sisi substansi kata dia, pemekaran dapil memberi dampak positif karena berpeluang besar bagi peningkatan jumlah keterwakilan masyarakat dari dapil tersebut.

Baca Juga: 150 Tahun SVD, dari Kampung Kecil di Belanda Menjadi Terang bagi Dunia

"Kalau terjadi pemekaran dapil maka tidak berpengaruh terhadap pengawasan. Karena kami bekerja berdasarkan wilayah kecamatan dan desa. Pengawasan akan berlangsung normal saja kalau ada pemekaran dapil," kata Leny, sapaannya.

Baca Juga: Pembangunan Vila di Padar, Ketua PMBB: itu Bisa Merusak Ekosistem

Topik tentang pemekaran dapil di Mabar sudah mulai beredar sejak sebelum Pemilu 2024 lalu dan saat ini kembali berembus, mendapat berbagai tanggapan, terutama oleh netizen di dunia media sosial.***

Baca Juga: Tenaga Honorer di Mabar yang Lulus P3K 1.496 Orang, Ada Peluang bagi yang Belum Lulus