Tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih di bawah angka standar nasional.
KLIKLABUANBAJO.ID| Di sisi lain KTP menjadi salah satu syarat agar warga bisa mendapatkan kemudahan, termasuk bantuan pemerintah serta akses program lainnya misalnya BPJS Kesehatan.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan bahwa KTP merupakan penentu hak dari warga negara bisa diperoleh.
Baca Juga: Gubernur NTT Mengecek Kepemilikan KTP dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Mabar
"Dirjen Dukcapil pesannya adalah NTT masih di bawah standar untuk yang memiliki KTP," kata Gubernur NTT saat kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Kamis (17/7/2025).
Menurutnya, yang paling mengkhawatirkan bila ada warga yang tidak punya Kartu BPJS Kesehatan dan tak punya KTP.
Baca Juga: 169 Koperasi Merah Putih di Mabar Sudah Berbadan Hukum, Siap Ikut Pelatihan Pengurus dan Pengawas
"Akan menjadi malang semalang- malangnya apabila tidak punya Kartu BPJS Kesehatan dan tak punya KTP juga. Kalau dia sakit kita semua di ruangan ini berdosa," kata Gubernur Melki di aula Kantor Bupati Manggarai Barat (Mabar).
Dia mengingatkan bahwa semua bantuan mensyaratkan warga harus memiliki KTP karena berkaitan dengan identitas.
"Karena penting sekali. Semua bantuan warga desa, kelurahan, tanpa kecuali harus ada KTP. KTP penentu hak dari warga negara bisa diperoleh," kata Melki, sapaan akrabnya.
Baca Juga: Di Labuan Bajo Program MBG Mulai Menyentuh Ibu Hamil dan Balita
Saat itu dia bertemu dengan para kepala desa, lurah, camat, kepala puskesmas di Mabar, Direktur RSUD dan Pimpinan OPD kabupaten dan Provinsi.
Dia menegaskan kepada para kepala desa dan lurah agar memfasilitasi pembuatan KTP untuk warga.
Baca Juga: Film Believe Mulai Tayang 24 Juli 2025, Wamen Ekraf Irene Umar: Film ini Gokil
"Bikin KTP itu gratis, cuma kita sebagai aparat tolong fasilitasi untuk buat KTP," kata Melki.