Polemik Kenaikan Tarif Masuk TNK, Andre Parera Minta Agendakan RDP Hadirkan semua Stakeholder

KLIKLABUANBAJO.ID -- Terkait polemik kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat menghadirkan pihak-pihak terkait. Hal itu penting sebagai upaya penyelesaian sengketa antar pihak yang berkepentingan. 

“Saya sebagai anggota Komisi X yang membidangi Pariwisata dan wakil rakyat dari Dapil NTT meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang,” papar Andreas dalam rilis yang diterima KLIKLABUANBAJO.ID, Rabu (3/8/2022).

 

Baca Juga : Sejumlah Pelaku Wisata Labuan Bajo Ditahan Polisi, Ini Komentar Benny Harman

 

Andreas menyebut, pelaku wisata di Labuan Bajo telah memahami bahwa konservasi penting untuk keberlanjutan Komodo. Ia mengatakan, faktor yang menjadi pemicu mogok massal justru karena adanya kebijakan dari Pemprov NTT.

 

“Penyebab mogok massal dipicu oleh ketidakpercayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo tanpa melibatkan rakyat yang telah lebih dulu terlibat sebagai pelaku industri pariwisata,” tutur Andreas.

 

Baca Juga : Komentar Angelo Wake Kako dan Ansy Lema Terkait Kenaikan Harga Tiket ke TNK

Kenaikan tarif masuk TN Komodo hingga aksi demo yang berujung kekisruhan di Labuan Bajo pun menjadi perhatian dunia internasional. DPR mendorong agar Pemerintah bersama stakeholder terkait untuk segera menyelesaikan kekisruhan di Labuan Bajo.

 

“Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, wisatawan enggan dan tidak nyaman untuk berkunjung,” tegas Andreas. DPR RI berkomitmen mendukung penyelesaian sengketa tersebut. Andreas juga mengingatkan agar kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah tidak merugikan masyarakat.***

 

Baca Juga : Terkait Pembubaran Paksa Aksi Demonstrasi di Labuan Bajo, Berikut Komentar Pengamat Politik Undana