Opini: Cegah Politik Uang

KLIKLABUANBAJO.ID -- Pelaksanaan pemilu akan berjalan secara demokratis apabila setiap warga Negara yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilinya satu kali dan mempunyai nilai yang sama. Sebab dalam alam demokrasi, semua orang itu sederajat dan sama.

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan system pemerintahan yang berkedaulatan rakyat,  sehingga pemimpin yang terpilih baik eksekutif maupun legislatif berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Baca Juga: Bacaan Kitab Suci dan Renungan Katolik Sabtu 3 Juni 2023

Namun dalam perhelatan pesta demokrasi sering terjadi praktik yang mencederai demokrasi itu sendiri seperti praktik politik uang. Dan hal tersebut sangat merugikan masyarakat.

Politik uang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemiskinan, rendahnya pengetahuan masyarakat, tidak memahami apa dampak negative, rasa acuh tak acuh dari masyarakat itu sendiri.

Dalam prakteknya, transaksi politik uang dilakukan secara tersembunyi dan sulit dilacak oleh pengawas pemilu. Misalnya transaksi di kebun atau di tempat tempat yang sulit dijangkau atau diketahui.  

Baca Juga: Lionel Messi dan Kawan-kawan Timnas Argentina ke Labuan Bajo, ini obyek Wisata yang Ditawarkan Kepala Daerah

Tapi apapun modusnya, semua jenis praktik politik uang sangat merugikan masyarakat.  Beberapa alasan berikut ini bisa menjadi perhatian kita.

Pertama, politik uang memutus hubungan anatara masyarakat pemilik kedaulatan dengan pemimpin yang  menerima mandat itu. Padahal demokrasi seharusnya menjaga hubungan antara masyarakat dan orang yang diberinya kuasa.

Sebagai akibatnya,  tidak ada kewajiban  politisi untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan yang diterimanya kepada masyarakat. Padahal, kuasa yang didudukinya itu dipercayakan oleh masyarakat kepadanya.

Baca Juga: Lomba Nyanyi Bayangkara Idol Polres Mabar Bakal Ramaikan Labuan Bajo

Politik uang membuat pemimpin yang dihasilkan dari proses demokrasi akan merasa jabatannya itu adalah kepunyaannya sendiri yang tidak dipertanggungjawabkan dengan siapa pun.

Kedua, masyarakat memilih pemimpin tidak berdasarkan pertimbangan hati nuraninya. Sebaliknya memilih hanya demi balasan akan uang diterimanya. Masyarakat pun pada akhirnya diabaikan.