Ketiga, investasi berdampak pada peningkatan PAD.
Baca Juga: Nikmati Ikan Bakar dan Sambal Gula Merah Manggarai di Kuliner 22 Labuan Bajo
Dengan PAD yang semakin meningkat kata dia maka penanganan infrastruktur bagi masyarakat juga semakin mudah dilakukan.
"Kalau destinasi super prioritas Labuan Bajo tidak berdampak bagi pertumbuhan investasi, untuk apa. Destinasi super prioritas kita harus berdampak bagi pertumbuhan dunia usaha yang baik. Mari kita menghadapinya dengan mempersiapkan diri kita secara baik, persiapan masyarakatnya dan persiapan pemerintahnya juga harus selaras," kata Marten.
Disampaikannya juga bahwa gambaran arah kebijakan APBD tahun anggaran 2024 memberi harapan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan pariwisata.
Baca Juga: Pesona Spot Wisata Air Terjun Cunca Bilas di Meleng Labuan Bajo NTT
"Saya sangat salut dengan pemerintah daerah kita dan memberi apresiasi karena arah kebijakan APBD tahun 2024 berpihak kepada perkembangan pariwisata yang berkelanjutan," kata Marten.
Untuk diketahui, sejumlah hotel baru berstandar internasional kini gencar dibangun di Labuan Bajo.
Ada yang dibangun di jalan arah ujung barat Pulau Flores atau arah Silvia, ada juga ruas jalan pantai utara arah Pelindo, juga arah Golo Mori.
Satu lagi kawasan investasi eksklusif yang dibangun dengan pola inklusif yaitu di Parapuar Labuan Bajo.
Baca Juga: Para Petualang Tim DJN Terpesona dengan Keindahan Alam Mauponggo Nagekeo Flores NTT
Serah terima sertifikat HPL atau Hak Pengelolaan Lahan Parapuar Labuan Bajo seluas 126,609 hektar sudah dilakukan pada Hari Jumat (15/9/2023) lalu.
Sertifikat HPL saat itu diserahkan oleh Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, kepada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo, selanjutnya saat itu Wamenparekraf langsung menyerahkan kepada Direktur Utama (Dirut) Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina, disaksikan oleh Bupati Manggarai Barat (Mabar) Edistasius Endi.
BPOLBF merupakan penerima hak pengelola di kawasan seluas 126,609 hektar di wilayah itu.
Baca Juga: Perumda Wae Mbeliling Manggarai Barat NTT Meningkatkan Kualitas SDM