Oleh: Kanisius Jehabut (Ketua Bapemperda DPRD Mabar/Partai Gerindra).
Di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) hari ini, Jumat (18/7/2025), suasana terasa berbeda. Saat Tim Perumus Badan Anggaran menyampaikan laporan terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, satu kabar menggema begitu kuat komitmen Bupati dan Wakil Bupati untuk menyelesaikan masalah Translok dan status HPL di Kecamatan Komodo pada tahun ini.
Baca Juga: Provinsi NTT Masih di Bawah Angka Standar Nasional Kepemilikan KTP Warga
Bagi saya pribadi dan tentu bagi masyarakat di empat desa serta warga Translok ini bukan sekadar pernyataan politik biasa. Ini adalah pengakuan atas luka panjang, atas kegelisahan warga yang selama bertahun-tahun hidup di atas tanah yang mereka jaga, tetapi belum mendapat kepastian hukum.
Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kami tahu bahwa desakan yang datang dari masyarakat melalui aksi, forum, hingga intervensi politik tidak selalu menyenangkan. Kadang tajam, kadang emosional. Tapi semuanya lahir dari kerinduan untuk diakui, dihargai, dan dipastikan hak-haknya.
Baca Juga: Gubernur NTT Mengecek Kepemilikan KTP dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Mabar
Hari ini, janji itu telah dinyatakan di forum tertinggi. Maka tugas kita di DPRD adalah mengawal janji itu hingga tuntas. Supaya warga tidak lagi menjadi penonton di tanah sendiri. Supaya anak-anak kita tumbuh tanpa bayang-bayang penggusuran atau konflik agraria yang terus diwariskan.
Baca Juga: 169 Koperasi Merah Putih di Mabar Sudah Berbadan Hukum, Siap Ikut Pelatihan Pengurus dan Pengawas
Di ruang dewan itu, sebuah harapan lahir. Semoga tak hanya jadi janji, tetapi berubah menjadi keadilan nyata.***
Baca Juga: Di Labuan Bajo Program MBG Mulai Menyentuh Ibu Hamil dan Balita