Ketiga, politik uang membuat masyarakat tidak berpikir pada kepentingan jangka panjang. Sebab pemimpin yang dipilihnya dipastikan tidak akan memperhatikan kepentingan dan hak mereka selama dia menjabat.
Suara masyarakat dan kepentingannya sudah digadaikan dengan uang. Hal itu tentu saja merendahkan martabat manusia.
Sebagai akibatnya, masyarakat acuh tak acuh untuk menuntut hak mereka kepada pemimpin yang telah dipilihnya. Para politisi sudah membayar uang di muka sebagai imbalan atas legitimasi kekuasaan yang telah diterimanya dari masyarakat.
Saat orang yang dipilih mendapatkan kursi dan jabatan, ia akan lupa dengan mereka yang memberikan kekuasaan itu. Ia sibuk mencari keuntungan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat.
Untuk mencegah politik uang pada perhelatan pemilu 2024, diperlukan sebuah forum bersama untuk mencegah politik uang marak di masyarakat.
Forum ini berperan sama mengawal sekaligus menyosialisasikan kepada masyarakat sebuah gerakan bersama untuk menolak politik uang.
Gerakan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, organisasi local.
Baca Juga: Bacaan Kitab Suci dan Renungan Katolik Jumat 2 Juni 2023
Bisa juga berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu, Media, LSM, untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat tentang apa itu politik uang, apa dampak negatifnya.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kampanye dengan mengjak mereka ikut aktif dalam memantau kegiatan kampanye dan melaporkan jika terjadi praktik politik uang.
Semoga dengan penguatan terhadap forum ini, segala bentuk praktek politik uang yang mencederai demokrasi dapat dicegah berkembang pada pemilu 2024 mendatang. (Stefanus Abadi)
Baca Juga: Desa Adat di Nusa Bunga NTT ini Usianya Lebih dari 800 Tahun, Berikut ini Informasinya