Baca Juga: Batal, Tidak Ada Debat yang Kedua untuk Paslon Pilkada Manggarai Barat NTT
Dia menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu dirinya sudah mendapat laporan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup terkait bantuan genset itu.
Disampaikannya, pemerintah wajib menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga, termasuk persoalan pelayanan dasar kelistrikan.
Sekda menjelaskan, sekitar tahun 2018 ada beberapa genset yang tidak dimanfaatkan di Dinas Lingkungan Hidup. Sementara di sisi lain begitu banyak desa yang belum terlayani listrik.
Baca Juga: Ketua DPRD Mabar Kutip Kritikan Terhadap Politisi di Hari Pelantikan
"Pemerintah berkewajiban, tentu berdasarkan permintaan masyarakat yang diverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sudah dilakukan dengan baik dan benar, sesuai aturan yang berlaku," kata Sekda.
Menurutnya, bantuan dari pemerintah tidak ada kaitannya dengan masalah politik.
"Kami mohon maaf, kami hanyalah pelayan masyarakat yang mencoba menyelesaikan persoalan mendasar di masyarakat. Kami tidak ada urusan dengan politik," kata Sekda Hans, sapaannya.
Dia menambahkan, dirinya sudah menegaskan kepada seluruh instansi pemerintah lingkup Pemkab Mabar bahwa dalam melayani masyarakat tidak boleh ada kepentingan politik.
Pimpinan sidang dua saat itu, Wakil Ketua DPRD Rikardus Jani, menyampaikan kepada Sekda bahwa pihaknya mengapresiasi bantuan pemerintah tetapi momen penyaluran bantuan itu kurang tepat karena di momen Pilkada sehingga menimbulkan banyak persepsi.
Baca Juga: Pupuk Bantuan Bagi Salah Satu Poktan di Desa Cunca Wulang Tercecer di Pinggir Jalan
Ketua DPRD Mabar Beni Nurdin hari itu memimpin sidang satu yang berlangsung lebih awal.***
Baca Juga: Kolam Pemandian Umum Atasi Kesulitan Air di Kampung Wisata Warsawe Cunca Wulang