Pemda Mabar Beberkan Alasan Naikan NJOP

Satu, perkembangan Labuan Bajo yang telah ditetapkan menjadi destinasi super prioritas berdampak pada nilai jual tanah terus meningkat, yang mengakibatkan disparitas harga pasar dan NJOP sangat tinggi.

Dua, disparitas harga yang sangat tinggi antara harga pasar dan NJOP mengakibatkan adanya praktek-praktek percaloan/broker di sektor pertanahan yang merugikan pemerintah dan masyarakat, dimana harga pasar yang sebenarnya jauh lebih tinggi, namun dalam bukti transaksi penjualan tidak berbeda jauh dari NJOP atau sama dengan NJOP.

Bukti-bukti transaksi tersebut terindikasi sengaja dibuat untuk menghindari penetapan pajak BPHTB. Praktek tersebut tentu sangat merugikan pemerintah.

Tiga, menaikkan harga NJOP juga pada dasarnya untuk melindungi masyarakat pemilik tanah dari praktek-praktek percaloan, dimana masyarakat pemilik tanah mendapatkan harga yang bukan harga sebenarnya, tetapi harga yang diatur oleh para broker tanah, sementara harga jual yang sebenarnya lebih tinggi, sehingga hal tersebut sangat merugikan masyarakat pemilik tanah.

Baca Juga : Dugaan Ijazah Palsu, Polres Mabar akan Periksa Pihak Terkait di Pemkab Mabar

Empat, menaikkan NJOP juga merupakan salah satu cara untuk mencegah masyarakat tidak mudah menjualbelikan tanahnya sebagai aset yang sangat berharga, tetapi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti disewakan atau diagunkan ke perbankan guna mendapatkan modal usaha.

Lima, rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2021.

Enam, Pemerintah Manggarai Barat terakhir kali melakukan perubahan NJOP untuk Kecamatan Komodo pada tahun 2018 (sudah lebih dari 3 tahun).