Perkembangan Lelang Puncak Bukit Pramuka Labuan Bajo ke Pihak Ketiga

KLIKLABUANBAJO.ID | Hingga awal Bulan Oktober 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar), terus melakukan persiapan pelelangan lahan di Puncak Bukit Pramuka ke pihak ketiga untuk kerja sama pemanfaatan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Salvador Pinto, menyampaikan perkembangan terkait rencana pelelangan itu saat dikonfirmasi pada Hari Selasa (3/10/2023) pagi.

Dia menjelaskan bahwa saat ini tahapannya sedang berjalan.

Baca Juga: Jadwal Kapal Menuju Maumere dari Labuan Bajo Oktober 2023 Menggunakan Dharma Rucitra VII

"Belum ke proses tender, masih tahapan finalisasi penilaian dan kajian kelayakan bisnis," kata Pinto.

Disampaikan juga bahwa pihaknya berupaya agar tender harus bisa dilakukan dalam tahun 2023 ini agar tahun 2024 sudah diketahui pemenangnya.

"Diusahakan tahun ini harus tender supaya tahun depan minimal sudah diketahui pemenangnya," kata Pinto.

Baca Juga: Berangkat dari Labuan Bajo ke Ende Bisa Menggunakan Kapal, ini Jadwalnya di Oktober 2023

Harapannya kata dia, semoga Bulan Oktober 2023 ini sudah bisa lakukan proses tender.

Sebelumnya dia sudah menjelaskan bahwa pemerintah sudah memiliki Sertifikat Hak Pakai nomor 005 untuk lahan di Puncak Bukit Pramuka itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan luas secara keseluruhan 142.100 m2.

Diberitakan sebelumnya, lelang lahan di Puncak Bukit Pramuka Labuan Bajo oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada pihak ketiga dilakukan untuk kerja sama pemanfaatan.

Baca Juga: Bupati Mabar Janji Perbaiki Jalan Pantai Selatan Mabar, Akses Tersingkat Menuju Spot Wisata Dunia Wae Rebo

Kerja sama pemanfaatan itu dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mabar Salvador Pinto, dikonfirmasi Hari Rabu (9/8/2023) pagi menyampaikan bahwa penilai publik sedang bekerja untuk mendapatkan hasil penilaian terkait aset tersebut.

Pihak ketiga yang berminat akan mengajukan proposal berkaitan dengan pelelangan itu untuk mengelola lahan kosong milik Pemkab Mabar di Puncak Bukit Pramuka.