LABUAN BAJO, KL--Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) NTT, Martinus Mitar, mengingatkan pemerintah daerah itu agar para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan penggunaan dana Covid-19 harus menyiapkan data pertanggungjawaban secara detail terkait carut marut penggunaannya. Dia menyampaikan itu dalam rapat di lantai dua Kantor DPRD Mabar, Rabu (26/8/2020) sore. Menurutnya penjelasan pemerintah terkait penggunaan dana Covid-19 yang disampaikan dalam rapat saat itu membingungkan. "Dalam jawaban pemerintah begitu banyak yang membingungkan. Karena itu pada kesempatan ini saya mengingatkan agar beberapa SKPD yang berkaitan dengan aliran dana Covid harus siapkan data secara detail. Ini untuk diperdalam di rapat tingkat komisi dan Banggar, supaya transparan dan terbuka untuk umum," kata anggota dewan yang akrab disapa Marten. Sedangkan Fraksi Demokrat Plus, menyoroti dana insentif untuk tenaga medis dari Dinas Kesehatan. Fraksi ini meminta pemerintah agar harus ada rincian alokasi dana insentif kepada tenaga medis tersebut, misalnya untuk berapa orang tenaga medis, besaran per orangnya dan penyebarannya. "Sehingga ada korelasinya sampai di tingkat Puskesmas," kata Bernadus Ambat. Sorotan terhadap dana Covid-19 juga disampaikan oleh anggota dewan Robertus Loyman. "Saat rapat komisi nanti saya tegaskan agar data-data (terkait dana Covid-19, Red) itu harus dibawa. Kalau tidak bawa saya akan ribut di sana. Saya pastikan saya akan ribut di sana. Karena dana ini untuk masyarakat," kata Robertus. Pada kesempatan itu PLH Sekda Mabar Ismail Surdi, secara langsung meminta para pimpinan OPD yang hadir di rapat tersebut untuk menyiapkan data secara detail terkait dana Covid-19. "Siapkan betul data-data secara rinci waktu rapat komisi sehingga tidak ada yang disembunyikan tetapi transparan. Terkait perbedaan data, Pak Kaban Keuangan agar bisa rinciannya disampaikan," kata Ismail. Untuk diketahui, total dana penanganan dampak Covid-19 di Mabar sebesar Rp 81.779.839.295 (8 miliar lebih). Informasi lain yang diperoleh KLIK LABUAN BAJO. ID, dana Covid-19 yang dialokasikan ke tingkat desa melalui beberapa pola atau program masih menimbulkan polemik. Sejumlah warga desa di Mabar masih banyak yang mengeluh carut marutnya dana bantuan dampak Covid-19 karena terkesan diskriminasi.(tin)