Penerimaan CPNS dan PPPK Segera Berlangsung, ini 4 Arah Kebijakannya

KLIKLABUANBAJO.ID| Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan segera berlangsung pada tahun 2023 ini, terkait hal itu ada 4 arah kebijakan pemerintah.

4 arah kebijakan dalam penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2023 ini untuk mendukung transformasi sumber daya manusia.

Baca Juga: Dua Orang Wisatawan Mancanegara Pertama Tahun 2023 Tiba di Indonesia Lewat Bali, Dapat Sambutan Spesial

Pemerintah sudah memastikan akan membuka rekrutmen penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun 2023 ini yang terdiri dari CPNS dan PPPK.

"Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan PPPK pada tahun 2023," tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, di Jakarta, Senin (26/12/2023) lalu.

Baca Juga: Ini Kesan Artis Terkenal Asal NTT Andmesh Kamaleng Hadiri Konser Internasional di Labuan Bajo

Khusus untuk seleksi CPNS, Menteri Anas menyebutkan prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai Peraturan Menteri PANRB nomor 45/2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sementara itu, untuk PPPK akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya.

Baca Juga: Gadis Desa yang Salah Langkah

“Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga dan Pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menteri Anas menyampaikan bahwa rekrutmen CASN 2023 juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.

Baca Juga: Isteri Chat Mesra dengan Lelaki Lain, Suami Pukul Pakai Linggis

“Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan kajian terkait penataan dan pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua Barat serta DOB Papua,” pungkasnya. 

Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 yang pertama adalah fokus pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Fokus tersebut dilakukan juga untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal.

Baca Juga: Kades Cunca Wulang Pius Suparjo Minta Warganya Jaga Keharmonisan